TVRINews, Nusantara
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan pemerintah daerah melakukan penertiban bangunan liar serta penegakan hukum atas pendudukan dan pembukaan lahan di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kamis, 24 September 2026.
Penertiban dilaksanakan di kawasan Bukit Soeharto, yang mencakup Desa Bakungan, Desa Loa Duri Ulu dan Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berada dalam wilayah delineasi IKN.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban dilakukan terhadap bangunan yang didirikan pihak yang masuk dan menempati kawasan hutan konservasi.
"Kita sekarang ingin melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Paser Utara, tapi menduduki lokasi ini. Mereka membangun pondok kemudian menanam tanaman-tanaman kebun dan ini sangat dilarang undang-undang kehutanan," ujar Edgar, dikutip Jumat, 25 September 2026.
Menurut Edgar, penertiban juga menjadi bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, mengatakan penertiban dilakukan bersama aparat penegak hukum dan unsur TNI-Polri.
"Penyidik dari kejaksaan, Satpol PP, kepolisian, dan kami bersama TNI, dalam hal ini Polisi Militer dan Brimob, hari ini datang sebagai satu kesatuan ke hutan konservasi Bukit Soeharto, karena menyelamatkan hutan konservasi adalah tugas kita bersama," ucap Thomas.
"Kami datang untuk menegakkan aturan dan menertibkan. Mari kita lihat bersama kepentingan besar kita ke depan untuk menjaga lingkungan dan mewujudkan kota hutan," lanjutnya.
Thomas mengatakan, kawasan Tahura Bukit Soeharto menghadapi tekanan akibat pendudukan dan pembukaan lahan.
"Kita sama-sama sudah berkeliling dan melihat pembukaan lahan secara masif. Satu orang menguasai dua sampai lima hektare," kata Thomas.
Ia menyebut sebagian penghuni mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka tempati merupakan kawasan hutan.
"Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kami tanya, mereka mengatakan tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Mereka hanya datang lalu membangun rumah. Ini fakta di depan mata," imbuh Thomas.
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1231 Tahun 2017, luas Tahura Bukit Soeharto adalah 64.814,98 hektare.
Pemetaan Otorita IKN tahun 2026 mencatat sekitar 23.556 hektare atau 36 persen di antaranya telah dikuasai masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60 persen belum dikuasai pihak mana pun.
"Ini fakta, lebih dari 30 persen sudah diduduki. Jangan sampai 60 persen sisanya, kalau tidak kita cegah, terus dimasuki perambah yang mengambil dua sampai lima hektare per orang dan menebang hutan," tuturnya.
Penertiban juga dilakukan di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut. Menurut Thomas, timnya telah 29 hari berada di lapangan, dengan luas area terbakar sekitar 420 hektare.
"Tim saya sudah 29 hari di sini. Setiap malam kami memadamkan api," terangnya.
Thomas mengatakan pemerintah akan terus menangani kawasan yang telah diduduki dan dibuka secara ilegal, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
"Mari kita lihat bersama, ini fakta lapangan. Kami perlu mengambil sikap untuk menyelamatkan sisa hutan konservasi, terutama di Bukit Soeharto ini," ungkapnya.
Dalam penindakan, tim gabungan juga menerima aspirasi masyarakat yang akan dibahas lebih lanjut oleh Otorita IKN.
"Tanggapan hari ini beragam. Ada masyarakat yang mengatakan, 'Oke Pak, kami siap keluar dari lokasi ini, tapi dengan catatan, baik yang di dalam maupun di luar hutan harus diperlakukan adil," kata Thomas.
Tim gabungan penertiban terdiri atas Otorita IKN, Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Unsur TNI (Polisi Militer Kodam VI/Mulawarman, Kodim 0906/Kutai Kartanegara, Kodim 0913/Penajam Paser Utara), Unsur kepolisian (Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur, Polresta Kawasan IKN, Polres Penajam Paser Utara, Polres Kutai Kartanegara, Polsek Sepaku, dan Polsek Loa Janan).
Turut terlibat Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.
Otorita IKN menegaskan penertiban dan penegakan hukum akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait, terhadap pihak yang menduduki atau membuka kawasan hutan secara ilegal.
